topmetro.news – Persoalan permintaan ganti rugi warga setempat akibat pembangunan tembok PT MNA di Kuala Tanjung yang berdampak menjadi penyebab pemukiman warga mengalami banjir, sepertinya terus berbuntut dan menimbulkan polemik yang belum mendapatkan solusi.
Perseteruan warga yang diperjuangkan oleh Pokdarling (Kelompok Sadar Lingkungan) Kabupaten Batubara di bawah komando Sari Darma Sembiring, dengan pihak PT MNA inipun harus berakhir meja persidangan khusus DPRD Batubara yang biasa disebut dengan RDP (Rapat Dengar Pendapat).
Guna menanggapi aspirasi masyarakat, kemudian Komisi I DPRD Batubara pun menggelar RDP untuk mengklarifikasi kondisi dan keadaan yang sesungguhnya tentang permasalahan ini. Dan terkait persoalan ini, berdasarkan informasi yang diterima media ini menyebutkan bahwa RDP sendiri sudah berlangsung sebanyak 2 kali.
Namun dalam RDP kedua, pihak PT MNA tampak didampingi Ketua APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Perwakilan Batubara Ulung Aziz beserta jajarannya. Entah apa kaitan persoalan ini dengan APINDO. Yang pasti Humas PT MNA Agus Nyoto menyebutkan bahwa pihaknya lah yang mengajak APINDO dalam menghadiri undangan RDP Komisi I DPRD Batubara.
Selanjutnya yang terlihat aneh dalam RDP kali ini, ketika tiba-tiba APINDO menuding bahwa Komisi I DPRD Batubara amatiran. Hal itu karena pihak APINDO menganggap Ketua Komisi I DPRD Batubara terlambat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PT Multimas Nabati Asahan (MNA) dengan masyarakat dan Pokdarling di ruang paripurna, pada Jumat (21/7/2023) kemarin.
Tak Diundang
Sementara itu, menjawab tudingan APINDO, Ketua Komisi I DPRD Batubara Rizal Syahreza mengungkapkan bahwa pihak Komisi I DPRD Batubara sama sekali tidak ada mengundang APINDO untuk mengikuti RDP terkait berdirinya tembok PT MNA dengan Pokdarling dan warga Desa Lalang dan Kuala Tanjung.
“DPRD Batubara tidak ada mengundang APINDO. Yang diundang PT MNA, Pokdarling, warga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perizinan, Dinas Kesehatan. Tidak ada APINDO diundang. Kalau mau datang, ya silahkan mendengar saja. Jangan berkomentar,” ujar Rizal dengan tegas
Rizal juga menambahkan bahwa ia dalam kondisi kurang sehat dan masih terpasang infus. Akan tetapi mengingat adanya jadwal RDP, Rizal pun meminta agar infusnya dicabut dan langsung berangkat ke Kantor DPRD Batubara.
Sedangkan anggota Komisi I DPRD lain yang terlihat hadir, yaitu Usman Atim, yang juga menjelaskan bahwa keterlambatan Ketua Komisi I dalam membuka RDP sama sekali tidak ada unsur kesengajaan. Juga bukan karena balas dendam.
“Dalam undangan jam 11.00 WIB, paginya kita ada pembahasan juga. Jadwal di Hari Jumat memang padat. Makanya terlambat 1 jam, sembari menunggu yang diundang. Dan APINDO memang tidak ada dalam undangan,” tegas Usman.
Tudingan APINDO
Di lain sisi, Ketua APINDO Aziz yang akrab dengan panggilan Ulung Aziz, membeberkan kekecewaannya karena anggota Komisi I DPRD Batubara awalnya tidak ada yang kelihatan dan begitu lama membuka sidang. Ia juga mengatakan bahwa kehadiran pihaknya dalam rangka mewakili pihak PT MNA
“Saya ini mewakili PT MNA. APINDO Batubara sangat kecewa dengan sikap anggota dewan Komisi I DPRD Batubara. Komisi I DPRD amatiran,” cetus Ulung Aziz dengan nada keras.
Tak luput Aziz pun menyebutkan pembahasan terkait limbah PT MNA yang telah diuji hasil laboratorium dipertanyakan keberadaannya.
Namun Ketua Pokdarling Batubara Sari Darma Sembiring mengatakan, RDP berjalan dengan aman dan lancar. “Tidak ada pembahasan limbah yang telah diuji lab. Itu bukan pokok bahasan. Jangan mengalihkan substansi pembicaraan. PT MNA bersama Pokdarling dan warga saat RDP tidak ada masalah. Keluhan warga disambut hangat oleh Pak Agus dan tim,” tegas Angling Darma.
RDP hari ini awal yang baik untuk memecahkan permasalahan dan akan ada pertemuan berikutnya.
“Pokdarling dan warga berharap agar Komisi I DPRD Batubara turun ke lapangan melihat kondisi rumah warga. Benar apa tidak yang dilaporkan. Air sumur tidak layak lagi karena bisa alergi gatal-gatal,” pungkas Darma.
reporter | Bimais Pasaribu
